Belajar dari Pram

Zakky Zulhazmi *
http://www.kompasiana.com/zakkyzulhazmi

30 April 2010 merupakan peringatan 4 tahun wafatnya sastrawan besar sekaligus kontroversial, Pramoedya Ananta Toer. Sejumlah kegiatan digelar untuk mengenang sosok kelahiran Blora, 6 Februari 1925. Di Jakarta, beberapa komunitas sastra serta sederet nama seniman menghimpun diri dalam suatu kepanitian besar guna menyelenggarakan acara bertajuk “Goresan Pena Pram Untuk Rakyat Indonesia”. Acara dari tanggal 19-28 April 2010 itu antara lain diisi roadshow diskusi di empat kampus dan acara puncaknya berupa Pagelaran Kebudayaan di Planet Senen.


Ada beberapa catatan yang layak dicermati dari perjalanan penyelenggaran acara tersebut. Pertama, panitia mendapat pelarangan tegas dari pihak rektorat saat hendak mengadakan acara diskusi mengenang Pram di salah satu universitas negeri. Dari pihak BEM pada dasarnya tidak mempermasalahkan acara yang akan diadakan. Akan tetapi, pihak rektorat berujar: kami tidak berkeberatan dengan siapa panitianya, tapi dengan acaranya, kita tentu tahu siapa Pram. Sungguh tragis. Di era reformasi yang serba terbuka masih saja label-label negatif dialamatkan kepada Pram, yang menurut hemat penulis adalah seorang guru bangsa. Kedua, peserta yang datang dalam acara diskusi mengenang Pram di beberapa kampus secara jujur mengakui belum terlalu mengenal Pram, apalagi membaca karyanya. Sehingga boleh diartikan mereka menghadiri acara untuk berkanalan dengan Pram.

Melihat kasus pertama, mengenai pelarangan acara Pram, hadir keprihatinan di hati penulis dan panitia. Mengingat saat ini kita tidak sedang hidup di era orde baru yang penuh pencekalan, intimidasi dan represi. Sesungguhnya pelarangan oleh pihak rektorat tidak perlu terjadi. Apabila yang dipermasalahkan seputar golongan kanan dan kiri dalam kebudayaan (dalam hal ini Pram dicap kiri) sudah tidak relevan lagi. Sebagaimana dipaparkan Yudi Latif dalam diskusi publik ”Peran Kebudayaan dalam Mengawal Bangsa Bercermin pada Pram” di kampus STIAMI Jakarta Senin (19/4) lalu.


Mengurai golongan kanan dan kiri yang akarnya adalah polemik kebudayaan di tahun 1965 pada dasarnya hanya akan menguak luka lama. Ketika itu Pram dituding sebagai jubir sekaligus algojo Lekra paling galak, menghantam, menggasak, membantai dan mengganyang di masa Demokrasi Terpimpin. Yang merasa menjadi korban adalah seniman yang menempatkan seni untuk seni. Hingga mereka perlu menggagas dikeluarkannya Manifes Kebudayaan. Penanda tangan Manifes Kebudayan antara lain adalah Taufik Ismail dan Goenawan Mohammad.

Tidak berhenti di situ, ketika pada tahun 1995 Pram memperoleh Ramon Magsaysay Award (Filipina), sebanyak 26 sastrawan Indonesia menulis surat protes ke Yayasan Ramon Magsaysay. Mereka tidak setuju Pram menerima penghargaan tersebut. Taufik Ismail, salah satu pemrakarsa, beberapa hari kemudian meralatnya. Bukan menuntut pencabutan namun sekadar mengingatkan siapa Pram itu, banyak yang tidak tahu reputasi gelap Pram, begitu ujarnya. Sementara itu, Mochtar Lubis justru mengancam akan mengembalikan Ramon Magsaysay Award yang diperolehnya pada 1958 jika Pram tetap diberikan hadiah yang sama.

Menanggapi polemik pemberian Ramon Magsaysay Award kepada Pram, sebanyak 26 penyair, wartawan, guru serta elemen lainnya menandatangani Pernyataan Kaum Muda Untuk Kebudayaan. Semacam manifesto untuk mendudukkan polemik pada tempatnya. Beberapa penanda tangan berasal dari Kota Solo. Sebut saja Gojek JS, Agus T.,Wahyu Susilo dan Sosiawan Leak. Manifesto yang dibuat oleh Angger Jati Wijaya itu ditandatangani di Yogyakarta, 15 Agustus 1995. Mereka mencatat 5 point penting. Secara garis besar, dikatakan bahwa tragedi politik dan budaya 1965 masih gelap serta sejarah yang ditulis merupakan interpretasi sepihak. Ditambahkan, Dendam dan sakit hati bisa menjadi pemakluman, pun begitu, bukankah tindakan memaafkan dalam konteks berbangsa dan berbudaya merupakan setinggi-tingginya nurani kemanusiaan? Selebihnya manifesto ini berbicara mengenai demokrasi, kebebasan, situasi kondusif dan perlunya menjauhi prasangka dalam berbudaya.
Adapun masalah kedua, tentang minimnya generasi muda yang mengenal Pram adalah sebuah masalah yang kompleks. Di satu sisi minat baca kaum muda Indonesia tergolong lemah, di sisi lain pasca polemik 1965, Pram memang seolah-olah dihilangkan dari sejarah. Romo Muji Sutrisno, dalam suatu kesempatan menyatakan, sulitnya mengakses karya Pram termasuk hilangnya nama Pram dari pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia serta Sejarah merupakan ’dosa’ orde baru. Kala itu buku karya Pram dilarang terbit secara resmi.

Adalah ironis apabila di negerinya sendiri Pram dianggap ’kecil’ sedang di dunia Internasional ia cukup disegani. Selain beberapa kali masuk nominasi peraih Nobel Sastra dan karyanya di terjemahkan ke 42 bahasa, sejumlah penghargaan telah diperolehnya, semisal:The PEN Freedom-to-write Award (1988), Ramon Magsaysay Award (1995), Fukuoka Cultur Grand Prize (2000) dan lain-lain. Penulis lihat ini lebih dari cukup untuk mengatakan sebuah keteledoran jika tidak membaca serta mengapresiasi Pram.


Lantas, apakah ‘kebesaran’ Pram hanya seputar kontroversi dan polemik yang melingkupinya? Ataukah hanya dilihat dari betapa heroiknya ia manakala mampu survive meski ditahan selama 14 tahun lamanya tanpa proses pengadilan? Tentu saja tidak. Tertralogi Pulau Buru (Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah dan Rumah Kaca) menunjukkan betapa tekun Pram menyusun keping-keping sejarah yang dapat memberi suntikan moril kepada bangsa yang sedang mengalami krisis identitas ini. Di sana pula akan ditemui bentuk-bentuk perlawanan terhadap penindasan. Terlihat jelas keberpihakan Pram terhadap kaum tertindas. Tema senada juga bisa ditemui pada karyanya yang lain seperti Gadis Pantai, Bukan Pasar Malam dan lainnya.

Mengenang Pram, adalah mengenang keberanian dan ketegasan. Sesuatu yang hilang dari bangsa ini beberapa tahun terakhir. Lantaran tiadanya dua hal itu, tindakan-tindakan yang cenderung tidak taat hukum dan mengarah pada kerusuhan kerap terjadi. Bobrok yang menggejala di sejumlah instansi tak segera terkuak juga karena telah hilangnya keberanian dan ketegasan pada diri para pemimpin. Pada peringatan 4 tahun wafatnya Pram, boleh jadi kita akan merenungkan ’ramalannya’: akan ada permainan politik oleh orang-orang kriminal dan permainan kriminal oleh orang-orang politik. Dan itu telah terbukti kini, Pram!


*)  Lahir di Ponorogo, 20 Maret 1990. Aktif di Tongkrongan Sastra Senjakala, Komunitas Ketik, dan Forum Studi Media Karpet Merah. Saat ini menempuh studi di UIN Jakarta.
Dijumput dari: http://sosbud.kompasiana.com/2011/03/23/belajar-dari-pram/

Komentar