Dunia Kepengarangan, Sarana Membangun Pribadi dan Tamadun

Samson Rambah Pasir
http://www.riaupos.com/

Diskusi bertajuk “Shafirasalja” yang ditaja Dewan Kesenian Riau (DKR) pada 21 Februari lalu, merupakan ‘kicau’ perdana DKR yang diterajui Eddy Ahmad RM di aula barunya di Kompleks Bandar Serai. Bahkan, sebagaimana dikatakan Griven Saputera, Plt Sekum DKR, helat ini merupakan ‘pembuka lawang’ kegiatan di tahun 2009, dengan menghadirkan pembicara UU Hamidy, seorang budayawan terbilang di ranah Lancang Kuning, serta Shamsudin Othman, Ahmad Razali dan SM Zakir, ketiganya dari Tanah Semenanjung, Malaysia. Sedangkan saya ditugasi sebagai moderator – dalam praktiknya lebih jadi tukang sorak, sebagaimana diharapkan Dr Yusmar Yusuf.

Walau helat tersebut sudah berlalu, saya tetap berkeinginan membuat semacam “catatan yang tak terungkai tuntas” dalam perbincangan tersebut lantaran terbatasnya waktu, sehingga catatan yang “tersimpan” itu saya dedahkan di sini – dan tetap jualah bernada tukang sorak agar faedah diskusi juga dapat tersampaikan ke pembaca yang tak sempat menyertai dialog tersebut.

Wacana “Potret Kecil Dunia Pengarang di Riau” yang dikupas UU Hamidy dengan apik dan mendapat respon sangat antusias dari para peserta yang utamanya adalah seniman dan para guru, sepertinya sebuah tema menarik tapi terhukum oleh waktu untuk diselami lebih dalam. Mengapa tidak! Para seniman-penulis yang merupakan pelaku utama dalam dunia kepengarangan serta para guru yang merupakan “pembentuk” calon-calon pengarang masa depan melalui pendidikan formal di sekolah, sepertinya tak “terkenyangkan” dari rasa lapar, pun UU Hamidy dengan gayanya yang khas –bahkan terkadang menjadi ‘teroris’ – menghasut para peserta untuk menekuni dunia kepengarangan sebagai sebuah panggilan jiwa dan upaya membangun pribadi.

“Dunia kepengarangan adalah panggilan jiwa, bahkan sarana membangun pribadi. Pada akhirnya membuahkan popularitas dan materi, itu hanyalah persoalan akibat, bukan tujuan,” tegas Hamidy.

Bila kita menoleh ke masa lalu, profesi guru selalu identik dengan kepengarangan. Sebut saja Soeman Hs, Mansyur Samin, Selasih dan sebagainya. Bahkan, berkembangnya sastra Melayu sebagai cikal-bakal sastra Indonesia, mayoritas ditulis oleh pengarang yang juga berprofesi sebagai guru. Pertanyaannya, mengapa guru-guru di sekolah formal sekarang relatif “gagal” melahirkan pengarang? Bahkan, mengapa guru sekarang sangat sedikit yang bisa mengarang? Saya kira, benang merah inilah yang belum sempat dirunut tuntas karena terbatasnya waktu, padahal momentum diskusi ini sangat tepat untuk menemukan jawaban itu.

Benang merah yang sempat dikupas cukup mendalam oleh para pembicara, terutama oleh UU Hamidy dan sedikit oleh Shamsuddin Othman, seorang penulis muda produktif dan satu dari sedikit penulis Malaysia yang agak “berani” dan cerdas, adalah fungsi sastra dalam masyarakat.

Faedah Sastra

Dua kutub yang selalu menjadi berdebatan dalam kesastraan adalah: sastra untuk sastra dan atau sastra untuk masyarakat. Baik Hamidy maupun Shamsudin, bersepakat, sastra hendaklah “berfaedah” bagi masyarakat. Bahkan, dengan penuh “emosi” Hamidy mengharuskan sebuah karya sastra memiliki “magnet sipiritual”, sebagaimana “magisnya” medan megnet Hikayat Perang Sabil yang ditulis Sik Pantikulu memacu jihad masyarakat Aceh menentang penjajahan Belanda tempo dulu. Demikian juga “digdaya” Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Haji sebagai tuntunan moral masyarakat sepanjang zaman.

“Mengapa karya sastra sekarang kurang daya magnetnya, ya karena tidak ditulis untuk pembangun pribadi, baik untuk penulisnya sendiri maupun untuk kalangan pembaca. Penulis sekarang menulis lebih untuk popularitas dan materi!” sindir UU Hamidy yang telah menulis lebih dari 50 judul buku kebudayaan itu.

Pikiran Hamidy tampaknya sejalan dengan pendapat Braginsky, bahwa sastra Melayu dalam fase perkembangannya mengemban tugas dalam kebudayaan yaitu “berfaedah”, selain disyaratkan memiliki kesempurnaan dan keindahan. Faedah saja tidaklah cukup apabila sesebuah karya tidak sempurna dan indah. Dan “faedah” itulah sebenarnya “misi” pengarang, namun mesti dikemas secara sempurna dan indah.

Selain para guru, tradisi kepengarangan di Riau pernah pula dijayakan oleh para ulama dan kalangan istana atau kaum kerajaan. Bahkan perkumpulan-perkumpulan pengarang dari kalangan ulama dan istana sangat memberi andil dalam perlawanan kepada para penjajah. Tapi mengapa ulama sekarang sangat sedikit yang mengarang karya sastra? Pertanyaan ini barangkali dapat menjawab kegelisahan Hamidy yang merasa kurangnya daya magnet karya sastra kontemporer membangun pribadi, terutama yang berkait-kelindan dengan spiritualitas Islam.

Di sisi lain, perlawanan Riau terhadap kesewenang-wenangan pemerintah pusat pada suatu masa sebelum diberlakukannya otonomi daerah, bukan disuarakan oleh para politisi maupun ekonom, tetapi oleh para sastrawan dan budayawan melalui karya-karyanya. Dan menurut Hamidy, ini juga “fungsi” sastra yang tak boleh diabaikan. Contoh yang paling pas adalah puisi Ediruslan Pe Amanriza bertajuk “Berpisah Jua Kita Akhirnya, Jakarta”.

Guru Kurang Gaul?

Di luar bingkai kepengarangan, dan meluas dalam konteks pengajaran kebudayaan Melayu di sekolah, para peserta diskusi dari kalangan guru banyak yang merisaukan tidak menemukan materi penunjang bahan ajar yang berkaitan dengan kebudayaan Melayu. Padahal, seorang UU Hamidy saja telah menulis lebih dari 50 judul buku kebudayaan, juga Tenas Effendi, Yusmar Yusuf, dll! Lalu, mengapa para guru di Riau –bahkan di Pekanbaru— merasa kekurangan buku bacaan tentang kebudayaan Melayu?

Apakah buku-buku yang ditulis budayawan Melayu Riau tidak menyebar merata ke tengah masyarakat dan hanya menjadi bacaan elitis kalangan seniman dan budayawan sahaja, atau para guru tersebut “kurang gaul” sehingga tak menemukan buku-buku penunjang yang mereka perlukan?

Sebagai seorang pembaca, bahkan ketika masih seorang guru pun, saya merasa tidaklah susah benar mencari buku-buku kebudayaan karya para budayawan Melayu Riau. Saya kira, keluhan para guru dalam hal ini lantaran “kurang gaul” tadi. Para guru kita “termanjakan” dengan buku yang didatangkan secara proyek ke sekolah, dan tidak mau mencari di luar pustaka sekolahnya yang terbatas itu atau bergaul dengan kalangan pengarang, seniman dan budayawan di Riau.

Artinya, jangan berharap banyak dari guru-guru seperti ini untuk mengarang! Apalagi menghasilkan calon pengarang dari kalangan siswanya!

“Kemanjaan” lain dari kalangan guru kita, paling tidak yang diindikasikan dari diskusi tersebut, adalah tidak adanya inisiatif mencari bahan penunjang pelajaran kebudayaan Melayu. Misalnya, ada seorang peserta yang bertanya di mana dia harus mendapatkan contoh syair kapal, selendang delima, bahkan koba dll dalam bentuk rekaman (kaset atau CD), untuk kemudian akan dia ajarkan kepada para siswanya sebagai penunjang pelajaran muatan lokal kebudayaan Melayu. Pertanyaan seperti ini saya rasakan sangat umum, tidak hanya di Pekanbaru, termasuk dalam beberapa diskusi atau seminar yang saya ikuti di Kepulauan Riau, para guru yang mengajarkan kesenian selalu mengeluhkan materi penunjang pelajaran muatan lokal kebudayaan Melayu dalam bentuk “siap pakai”.

Usut punya usut, ternyata keluhan jujur seperti ini umumnya dilontarkan oleh para guru lulusan bukan Riau atau Kepulauan Riau namun bertugas di sini, dan tidak pula berkecimpung dan bertungkus-lumus dalam aktivitas kebudayaan di Bumi Lancang Kuning ini yang demikian semarak dan rancak. Semestinya, para guru tersebut dapat menimba ilmu dan menemukan sendiri materi penunjang pengajarannya melalui turut terjun dalam kancah aktivitas kebudayaan yang selalu dilaksanakan di Riau, khasnya Pekanbaru.

Paling tidak, demikianlah “potret” masa depan kebudayaan Melayu di sekolah-sekolah yang diajarkan oleh para guru yang tidak “dilahirkan” oleh kebudayaan Melayu itu sendiri. Diskusi-diskusi kebudayaan seperti yang ditaja DKR dengan melibatkan para guru, tidak hanya para seniman, saya kira senantiasa perlu terus digelorakan, sehingga para guru kita yang terkondisikan “kurang gaul”, mendapat halaman “bermain’ baru yaitu arena diskusi yang dapat memacu mereka pada dua hal, yaitu menjadi guru-pengarang sekaligus dapat melahirkan para siswa-pengarang. Sehingga harapan besar UU Hamidy dapat terwujud, yaitu membentuk kader-kader pengarang yang bermatlamat membangun pribadi, sekaligus membina masyarakat bertamadun melalui karya-karya kreatif.***

*) Sastrawan, bermastautin di Batam.